"Membuat terang sesuatu, yang ditempat lain dibiarkan gelap gulita"

Pengolahan Limbah B3

DEFINISI

Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

 
DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Nomor: KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; dan
  6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

 
RUANG LINGKUP

Layanan permohonan izin pengolahan limbah B3 yang diberikan meliputi pengolahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya yaitu pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi.

 
ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Permohonan izin pengolahan limbah B3 diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, disampaikan melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

PERSYARATAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Persyaratan izin pengolahan limbah B3 dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan. Untuk mengunduh persyaratan dan format surat permohonan izin pengolahan limbah B3, silakan klik link di bawah ini:

1. PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN INSINERATOR
 
  1. PERSYARATAN IZIN PENGOLAHAN LB3 DENGAN INSINERATOR
  2. MANUAL PERSYARATAN IZIN PENGOLAHAN LB3 DENGAN INSINERATOR
2. PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA TERMAL
 
3. PENGOPERASIAN ALAT TANK CLEANING
 
4. PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN AUTOKLAF
 
5. PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN BIOREMEDIASI
 
6. PENGOLAHAN LIMBAH B3 (PENCUCIAN KEMASAN)
 
7. FORMULIR NILAI INVESTASI (DOWNLOAD DISINI)

 

FAQ TERKAIT PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGOLAHAN LIMBAH B3

1. Bagaimana dengan surat pengesahan dokumen lingkungan yang disyahkan berupa cap dari Pemerintah Daerah ?
 
  • Surat pengesahan dokumen lingkungan dapat berupa cap dari pemda tergantung pada pemda masing-masing.
2. Bagaimana dengan dokumen lingkungan yang belum mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 sesuai dengan yang dimohonkannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kegiatan pengolahan merupakan kegiatan pengembangan ?
 
  • Kegiatan pengolahan limbah B3 wajib telah mencantumkan/telah dikaji sesuai dengan kegiatan pengolahan limbah B3 yang dimohonkannya di dalam dokumen lingkungan yang telah disyahkan.  Apabila belum mencantumkan/telah dikaji dalam dokumen lingkungan, dapat menyampaikan surat berupa persetujuan dari Pemerintah Daerah atas pelaporan perubahan RKL/RPL yang telah mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 dengan cara Insinerator.
3.

Apakah akte pendirian perusahaan yang disampaikan wajib mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 dengan insinerator ?

 
  • Untuk kegiatan pengelola limbah B3 sebagai jasa pengelola (dapat melakukan pengelolaan limbah B3 dari eksternal atau dari kegiatan lain di luar kegiatan pemohon) wajib menyampaikan akte pendirian perusahaan yang mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3, sedangkan untuk pemohon yang tidak berperan sebagai jasa tidak perlu mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3 (akte pendirian perusahaan sesuai dengan kegiatan utamanya pemohon).
4.

Apakah izin gangguan (H.O) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilampirkan sebagai syarat pengajuan izin pengolahan limbah B3 ?

 
  • Persyaratan administrasi berupa izin gangguan (H.O), sebagaimana Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Kewajiban Dalam Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditiadakan dalam proses perizinan pengelolaan limbah B3, selain itu persyaratan administrasi berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Instruksi Menteri ini juga ditiadakan dalam proses perizinan pengelolaan limbah B3, kecuali jasa pengelola limbah B3.
5. Apakah persyaratan asuransi adalah asuransi terhadap alat pengolahan limbah B3 ?
 
  • Yang dimaksud asuransi sebagai syarat izin pengolahan limbah B3 bagi jasa pengolah limbah B3 adalah asuransi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan izinnya.  Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin, dengan pertanggungan minimal 5 (lima) milyar rupiah.
  • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009  tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
6. Bagaimana dengan persyaratan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) bagi kegiatan yang baru ?
 
  •  Dokumen berupa fotokopi izin TPS LB3 dapat disampaikan pada saat melengkapi dokumen persyaratan teknis hasil rapat pembahasan.
7. Bagaimana dengan persyaratan memiliki alat analisis atau laboratorium bagi pemohon yang berada di kawasan industri dan tidak memiliki alat analisis atau laboratorium sendiri, melainkan dimiliki oleh pengelola kawasan.
 
  • Pemohon wajib menyampaikan dokumentasi alat analisis atau laboratorium bagi yang dimiliki oleh kawasan industri dengan melampirkan surat kerjasama antara pemohon dengan pengelola kawasan industri terkait dengan alat analisis atau laboratorium tersebut.


FAQ TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH B3

1. Apakah persyaratan jarak fasilitas pengolahan dengan permukiman masih diatur dalam izin pengolahan limbah B3 ?
 
  • Persyaratan jarak lokasi fasilitas pengolahan 300 meter dengan fasilitas umum ditiadakan, karena perkembangan penduduk/pembangunan tidak memungkinkan kegiatan pengolahan limbah B3 memenuhi jarak minimum tersebut.
2. Apakah dokumen berupa tata letak (layout) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya dapat berupa dokumentasi yang diambil dari misalkan Google Maps ?
 
  • Dokumentasi yang diambil dari misalkan Google Maps dapat dilampirkan dengan memberikan penjelasan nama bangunan sekitar termasuk ketinggian bangunan tersebut yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius minimal 500 m.
3. Apakah ada acuan persyaratan teknis lubang sampling untuk sampling emisi insinerator?
 
  • Lokasi titik sampling (sesuai kaidah 8De/2De)  dan fasilitas pendukung lainnya (tangga, lantai kerja, alat pengaman diri, dan lain-lain mengikuti Keputusan Kepala Bapedal Nomor: 205 Tahun 1996.
4. Parameter apa dan berapa baku mutu yang dipersyaratkan untuk emisi insinerator:
 
  • Berdasarkan Tabel 3. Baku Mutu Emisi Udara untuk Insinerator pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tanggal : 5 September 1995 tentang: Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.  Terdapat 14 (empat belas) parameter dengan baku mutu sesuai peraturan tersebut.
5. Apakah bisa dijelaskan dengan narasi untuk persyaratan berupa deskripsi mengenai pengelolaan terhadap hasil insinerasi?
 
  • Tidak bisa, melainkan berupa dokumen SOP yang berisi uraian pengelolaan  terhadap residu hasil pembakaran dan pengelolaan limbah cair dari proses pembakaran (bila terdapat limbah cair dari proses pembakaran) atau sistem pengendali pencemaran).
  • Dokumen SOP yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan).
6. Bagaimana dengan persyaratan tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran apabila tidak dihasilkan limbah cair dari kegiatan yang dimohonkan?
 
  • Persyaratan tersebut dapat tidak dilengkapi, namun pemohon wajib menyampaikan dokumen yang berisi penjelasan bahwa kegiatan yang diajukan izinnya tidak menghasilkan limbah cair.