Yth. Pelanggan PTSP-KLHK

Dalam rangka meningkatkan kinerja di Unit Direktorat Pengelolaan B3, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya khususnya untuk pelayanan Rekomendasi Pengangkutan B3 yang saat ini masih dilakukan secara manual, maka berdasarkan surat Direktur Pengelolaan B3 Nomor S.1627/PB3/PB3/PLB.1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 disampaikan bahwa layanan Rekomendasi Pengangkutan B3 dapat diajukan secara online mulai tanggal 2 Januari 2019. Dengan diberlakukannya sistem online untuk layanan tersebut, maka pengajuan secara manual sudah tidak kami layani.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

(download surat)

Salam,

PTSP-KLHK

Dalam rangka menjaga keamanan dokumen perusahaan khususnya Surat Keputusan (SK)/Rekomendasi/Surat Keterangan dan produk layanan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kami sampaikan bahwa syarat pengambilan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa bermaterai dari Direktur perusahaan yang dilengkapi dengan cap perusahaan
2. Salinan KTP pemberi dan penerima kuasa
3. Bukti tanda terima permohonan

Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) berencana melakukan kegiatan pengembangan Migas di Blok Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain pemboran 8 (delapan) sumur pengembangan dengan estimasi kapasitas produksi minyak 3000-5000 BOPD dan Gas 60 MMSCFD, pembangunan 3 (tiga) anjungan lepas pantai, pemasangan pipa (di darat dan bawah laut) yang bertekanan lebih dari 16 Bar dan pembangunan fasilitas penerima darat di Pulau Bunyu. Rencana kegiatan tersebut masuk dalam kegitan yang wajib memiliki AMDAL berdasarkan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL dan berdasarkan Permen LH No. 08 Tahun 2013 kegiatan Migas tersebut menjadi kewenangan Komisi Penilai Amdal Pusat.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak positif diantaranya adalah peningkatan pendapatan daerah, adanya kesempatan kerja dan berusaha. Selain dampak positif diperkirakan juga akan dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya terganggunya kualitas air laut dan gangguan area penangkapan ikan.

PHENC akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak yang ditimbulkan dengan menaati peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka mulai hari ini PHENC mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses AMDAL selanjutnya.

Saran, pendapat dan tanggapan disampaikan tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan dengan menyampaikan identitas lengkap kepada :

1. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Telp. (021) 85906168-85904925, email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Sengkawit No.3 Tanjung Selor, Telp/Faks (0552) 2028264.
3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, Jl. Meranti No. 112 Tanjung Selor, Telp (0552) 23381.
4. Kantor PHE Nunukan Company, Antam Office Park Tower B, Jalan TB. Simatupang No. 1 Jakarta, Faks (021) 29634977 email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
5. Kantor Camat Bunyu, Jalan Manunggal, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.

PENGUMUMAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL 3 DESEMBER 2015

SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 DESEMBER 2015

Unduh Pengumuman Klik Disini