"Membuat terang sesuatu, yang ditempat lain dibiarkan gelap gulita"

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA TATAP MUKA DI PTSP-KLHK

Dalam rangka pencegahan meluasnya sebaran Covid-19, bersama ini kami sampaikan bahwa PTSP-KLHK tetap memberikan pelayanan publik dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tatap muka di Kantor PTSP-KLHK ditutup sementara mulai tanggal 17 Maret 2020.
  2. Layanan konsultasi perizinan dan penyampaian keluhan layanan secara tatap muka dialihkan melalui telepon di 021-8517183 atau email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..
  3. Penyampaian dokumen surat, laporan, dan permohonan izin yang belum dilayani secara online agar disampaikan melalui jasa pengiriman ke alamat:

           PTSP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
           Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

           Harap mencantumkan alamat email PIC dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menerima balasan dari PTSP-KLHK.

  1. Layanan perizinan yang disampaikan secara online tetap dilayani seperti biasa.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan pengumuman selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

PTSP-KLHK

 

Hasil Evaluasi Pelayanan Publik PTSP KLHK

Pada bulan November 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor B/738/PP.02/2019 tanggal 18 November 2019. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai lokus penilaian, telah dievaluasi berdasarkan implementasi aspek pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aspek pelayanan tersebut diantaranya adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi & pengaduan, dan Inovasi.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik PTSP KLHK tahun 2019 terhadap implementasi aspek pelayanan publik sebesar 3,37 atau masuk kategori B- (baik dengan catatan). Adapun rekomendasi perbaikan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

ASPEK REKOMENDASI
A. Kebijakan Pelayanan

1. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan disarankan untuk dibuat dan ditetapkan dengan mengacu kepada PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait. Selain itu, Standar Pelayanan yang telah ditetapkan disarankan untuk dipublikasikan melalui ruang layanan dan media online;

2. Pelaksanaan SKM disarankan mengacu pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan dilengkapi tindak lanjut yang dilakukan. Termasuk perlu adanya analisa pelaporan serta saran dan tindak lanjut.

B. Profesionalisme SDM

1. Aturan mengenai kode etik yang diterapkan di PTSP disarankan memuat klausal hak dan kewajiban pelaksana layanan, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan;

2. Pengaturan waktu istirahat disarankan untuk diatur secara bergiliran agar tidak memberhentikan layanan;

3. Pegawai yang berprestasi disarankan agar dapat diberikan penghargaan secara rutin (misal employee of the month).

C. Sarana Prasarana

1. Sarana prasarana perlu untuk dilengkapi dengan ruang bermain anak dan sarana penunjang disabilitas (kursi roda, loket khusus, toilet);

2. Ruang laktasi disarankan untuk dilengkapi dengan hand sanitizer;

3. Ruang konsultasi disarankan untuk dilengkapi dengan dengan petunjuk ruangan;

4. Ruang tunggu disarankan untuk dibuat nyaman dengan dilengkapi air minum, permen, charger box, dan bahan bacaan.

D. SIPP

1. Sistem informasi non elektronik dapat disebar luaskan melalui ruang publik seperti pameran atau even khusus KLHK;

2. Publikasi dalam ruangan berupa banner dapat dialihfungsikan pada monitor informasi yang telah dimiliki

E. Konsultasi dan Pengaduan Dokumentasi konsultasi dan pengaduan disarankan untuk dipublikasikan melalui media online (website) contohnya berupa FAQ
F. Inovasi Inovasi yang telah ada saat ini disarankan untuk dilakukan pengukuran kebermanfaatannya kepada masyarakat dan dilakukan evaluasi untuk pengembangan selanjutnya untuk diikutsertakan kembali dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

 

E-Database Izin Pengelolaan Limbah B3

Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi publik di Bidang Lingkungan Hidup, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 telah membuat sistem e-Database Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan, Pemanfaatan, dan Pengolahan Limbah B3 periode Tahun 2017-2019. Adapun database dimaksud dapat diakses melalui tautan di bawah ini:

1. Sebaran Wilayah Pengumpulan Limbah B3 Tahun 2017

2. Sebaran Wilayah Pemanfaatan Limbah B3 Tahun 2017