Berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.172/PSLB3/PTB3/PLB.1/3/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Pengangkutan B3 Diluar List Lampiran PP 74/2001 bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Pengelolaan B3, khususnya permohonan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk jenis B3 diluar Lampiran PP 74 Tahun 2001 dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 369 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa salah satu tugas Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, yang salah satunya adalah pelayanan publik berupa pemberian rekomendasi pengangkutan B3 sesuai PP 74 Tahun 2001;

2. Berdasarkan butir 1 diatas, maka rekomendasi pengangkutan B3 yang dapat diproses oleh KLHK adalah jenis B3 diatur dalam Lampiran I Tabel 1 dan Tabel II Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Sedangkan untuk permohonan rekomendasi pengangkutan B3 dengan jenis B3 diluar Lampiran PP 74/2001 tidak dapat diproses dan tidak membutuhkan surat Rekomendasi Pengangkutan B3 dari KLHK.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surat terkait hal tersebut dapat didownload disini

1. Berdasarkan Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat di dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
   1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
   2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

2. Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 tersebut meliputi:

1. Nama, sumber, karakterristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
2. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
4. Persyaratan Lingkungan Hidup; dan
5. Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Panduan atau Format Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 (terlampir) yang selanjutnya dimuat dalam Sistem AmdalNET sehingga dapat diakses dan diunduh oleh seluruh pihak berkepentingan (stakeholders) dalam menyusun kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara terperinci. Format Rincian Teknis tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MENLHK Nomor 6 Tahun 2021.
2. Format Rincian Teknis harus diisi lengkap oleh Penghasil Limbah B3 dan diintegrasikan dalam Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Selanjutnya dokumen tersebut disampaikan secara online kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, untuk dievaluasi pada saat pembahasan permohonan Persetujuan Lingkungan. Muatan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 tersebut akan menjadi lampiran dari Persetujuan Lingkungan.
3. Pengesahan dokumen Rincian Teknis dilakukan bersama-sama dengan dokumen lingkungan sebagai bagian dari Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai kewenangan sehingga bukan merupakan dokumen yang disahkan secara tersendiri.

Format Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dapat didownload disini

Berikut merupakan daftar penyedia jasa pemasangan GPS yang sudah diintegrasikan dengan sistem "SILACAK" Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi perusahaan pengangkut limbah B3 yang akan bekerjasama dengan salah satu vendor berikut, agar meminta surat bukti lolos uji konektivitas ke sistem "SILACAK" yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada vendor dimaksud.